Jakarta, Menits.Com - Kasus Susno Duadji disinyalir sebagai pengalihan isu dari pemerintah untuk menaikkan Harga BBM. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen Partai Bulan Bintang, BM Wibowo.
"Kasus Susno mulai dari DPO (Daftar Pencarian Orang) hingga pencoretan sebagai Caleg hanya dijadikan sebagai pengalihan isu kenaikan harga BBM", ujar Wibowo kepada Menits.Com, Senin (29/4/2013).
lebih Lanjut Wibowo mengatakan bahwa Rencana Pemerintah Menaikkan harga BBM pada awal Mei, antara lain dengan opsi dua harga (dual Price) atau satu harga yang besarannya maksimal Rp.6.500/liter, dapat menimbulkan potensi kekisruhan yang begitu besar.
"Bagaimana teknis pelaksanaan Rencana Dua Harga tersebut?,Bagaimana memastikan SPBU menjual premium kepada pengguna mobil dan melaporkannya bukan sebagai bukan sebagai pengguna sepeda Motor? pembahasan dan perdebatan Rencana pemerintah menjadi redup gara-gara kasus Susno", tambahnya.
Yang jelas,lanjut Wibowo,PBB menolak kenaikan harga BBM, apalagi dengan opsi dua harga.Sebaiknya Pemerintah Berhati-hati sebelum mengambil keputusan untuk menaikkan Harga BBM.
"Kasus Susno mulai dari DPO (Daftar Pencarian Orang) hingga pencoretan sebagai Caleg hanya dijadikan sebagai pengalihan isu kenaikan harga BBM", ujar Wibowo kepada Menits.Com, Senin (29/4/2013).
lebih Lanjut Wibowo mengatakan bahwa Rencana Pemerintah Menaikkan harga BBM pada awal Mei, antara lain dengan opsi dua harga (dual Price) atau satu harga yang besarannya maksimal Rp.6.500/liter, dapat menimbulkan potensi kekisruhan yang begitu besar.
"Bagaimana teknis pelaksanaan Rencana Dua Harga tersebut?,Bagaimana memastikan SPBU menjual premium kepada pengguna mobil dan melaporkannya bukan sebagai bukan sebagai pengguna sepeda Motor? pembahasan dan perdebatan Rencana pemerintah menjadi redup gara-gara kasus Susno", tambahnya.
Yang jelas,lanjut Wibowo,PBB menolak kenaikan harga BBM, apalagi dengan opsi dua harga.Sebaiknya Pemerintah Berhati-hati sebelum mengambil keputusan untuk menaikkan Harga BBM.
"Lebih baik Pemerintah membenahi kebocoran anggran dan korupsi strukturalnya karena nilainya jauh lebih besar dari pengurangan subsidi yang mengorbankan rakyat", Pungkas Wibowo.(Nvl)
0 komentar:
Posting Komentar