PBB: Pemilih Pemula Tertarik pada Parpol Bersih

Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Endang Rudiatin mengatakan pemilih pemula tertarik pada partai politik yang dianggap masih bersih, tidak terlibat tindak pidana korupsi dan berpihak pada rakyat.

"Pemilih pemula pada 2014 diperkirakan berjumlah 20 juta. PBB sangat mempertimbangkan mereka. Pemilih pemula masih memiliki idealisme, biasanya mereka lebih tertarik pada parpol yang dianggap masih bersih," ujar Endang melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Pemilih pemula, lanjut Endang, akan menoleh pada parpol yang bisa memberikan harapan, misalnya parpol yang terkesan sebagai petarung bukan pengekor. 

Menurut Endang, PBB dapat mewakili partai politik yang masih idealis dan belum terkontaminasi dengan meningkatkan pencitraan dan menempatkan caleg ygan seusia pemilih pemula menjadi pilihan yang bijak bagi PBB.

Untuk itu, lanjut Endang, PBB akan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pemilih pemula melalui beberapa media, termasuk media sosial yang dianggap seringkali digunakan para pemilih pemula.

"Media sosial masih menjadi tempat potensial mereka bersosialisasi, mengkritik dan berkomentar," kata Endang.(fr)

Sumber : http://id.berita.yahoo.com/pbb-pemilih-pemula-tertarik-pada-parpol-bersih-155022828.html

Read More

PBB: Aturan Parliamentary Threshold Lebih Kejam dari Pengguguran Dapil

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai politik ramai memperkarakan KPU setelah mengalami masalah pengguguran daerah pemilihan (Dapil). Pengguguran dapil dinilai tidak adil karena yang memberikan sanksi kepada pihak yang tidak bersalah.

"Tetapi pada saat penyusunan Revisi UU Pemilu, parpol Senayan sudah sering diingatkan bahwa adanya Parliamentary Threshold (PT) itu tak adil dan melanggar hak politik parpol maupun caleg," kata Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) BM Wibowo di Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Wibowo mengatakan pihaknya mengalami kerugian besar pada Pemilu 2009 akibat PT. Tetapi,katanya, parpol di parlemen tetap saja menaikkan PT, bahkan memberlakukannya hingga tingkat Kab/Kota. "Untunglah dalam uji materi di MK, PT dikembalikan hanya berlaku untuk DPR RI," katanya.

Bila penghangusan dapil sebagai konsekuensi pemberlakuan aturan itu harus dianulir, maka PBB menuntut penerapan Parliamentary Threshold juga dibatalkan.

"Penghangusan dapil membatalkan kepesertaan, sedangkan PT membatalkan hasil, bahkan meliputi seluruh dapil," imbuhnya.

Bila penghangusan dapil saja yang dianulir, lanjutnya, maka timbul ketidakadilan dan inkonsistensi baru dalam penyelenggaraan pemilu.

"Moga KPU dan Bawaslu masih dapat mempertimbangan dengan jernih," katanya.

Sumber : http://id.berita.yahoo.com/

Read More

Peneliti : Pencabutan Subsidi BBM Demi Penghematan itu Bohong

Peneliti : Pencabutan Subsidi BBM Demi Penghematan itu Bohong

 Peneliti ekonomi politik Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng menilai, perilaku Rezim SBY dan DPR yang menambah utang negara demi meningkatkan belanja pemerintah, sementara mengurangi subsidi BBM untuk rakyat, sudah keterlaluan.

"Dalam APBN-P 2013 pemerintah dan DPR sepakat menambah utang neto tahun ini sebesar Rp 231,8 triliun, meningkat Rp 50,5 triliun dari target APBN 2013. Adanya tambahan utang maka anggaran belanja pemerintaah dan DPR bertambah. Namun ironisnya subsidi BBM malah dicabut, ini kan terlalu," kata Salamuddin, Minggu (23/6)).

Menurut dia, anggaran Kementerian dan lembaga yang di dalamnya ada jatah partai koalisi mengalami peningkatan cukup besar.

Sebagai contoh Kementerian Perhubungan mendapat jatah anggaran Rp 34,07 triliun pada tahun ini, naik dari tahun lalu yang realisasinya hanya Rp 29,6 triliun.

Kementerian Agama, dapat jatah anggaran Rp 45,4 triliun pada tahun ini. Jumlah anggaran tersebut naik dari tahun lalu yang realisasinya hanya Rp 36,8 triliun.

"Juga kementerian lain yang menterinya bukan dari parpol terjadi peningkatan. Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan jatah anggaran Rp 77,8 triliun pada tahun ini naik dari realisasi tahun lalu hanya Rp 67,4 triliun. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mendapat anggaran Rp 79,1 triliun di tahun ini naik dari realisasi tahun lalu hanya Rp 67,5 triliun. Juga kementrian lain semua naik," papar dia.

Atas kenyataan ini, Daeng menilai bahwa kebijakan SBY-DPR mengurangi subsidi dengan alasan penghematan adalah kebohongan besar bagi rakyat. 

Sumber : suaramerdeka.com

Read More

Bulan Bintang Harus Bela Rakyat & Buruh Atas Naiknya BBM

Rakyat Miskin bertambah akibat BBM naik

Partai Bualan Bintang sebagai partai pembela keadilan maka sudah sepanasnya membela rakyat dan buruh untuk dengan tegas menolak kenaikan BBM, apapun alasannya karena mellanggar UUD 45. Bumi , air dan kekayaan yang terkandung didalamnya adalah milik negara dan diperguan umumnakan untuk kemakmuran rakyat.

dalam pasal ini jelas arahnya adanya perintah undang-undang untuk melindungi  rakyat dengan berikan subsidi tentunya. Kalau alasan pemerintah mengatakan bahwa BBM tidak tepat sasaran adalah kebohongan yang sangat besar. dan pernyataan bodoh bin goblok.

Kita bisa hitung jumlah BBM yang dipakai angkutan umum seperti kereta api, taksi, bemo, dan lainnya juga angkutan barang serta yang dipakai pada industri mikro dan kecil itu banyakan mana dengan BBBM yang dipakai mobil baru dan mewah ? kalau jawabannya kok mobil baru dan mewah tentunya goblok

disamping itu kita jugan perhatikan kesalahan dan kebodohan pemerintah diantaranya

1. Pemerintah sudah melakukan kesalahan dalam pengelolaan MIGAS di hulu yang sudah dikuasai asing.(bukan milik negara lagi)
2. Kebocoran anggaran tidak pernah diperhatikan dalam penegakkan hukumnya.
3. Bantuan BLSM hanya untuk pencitraan dimana pembagian tidak merata sama sekali bagi orang miskin , apalagi setiap bantuan diberikan waktu menghadapi pemilu, ( Pemerintah Laknatullah)
4. Uang BLSM diambil dari hutang bukan pengalihan harga BBM.
5. Jangan membodohi rakyat, karena mobil mewah dengan mobil angkutan umum, angkutan barang dan mesin industri kecil banyakan mana ?
6. Pengetat Anggaran tidak pernahdilakukan malah permintaan dan penambahan anggaran makin naik.
7. Penyelesaian kasus - kasus korupsi besar tidak serius penanganannya. bahkan melindungi para konglomerat dan pejabat.
8. Kenaikan BBM harusnya diikuti juga dengan kenaikan upah buruh dan bantuan usaha kecil dan mikro

TOLAK BBM apapun alasannya , kalau tidak bisa kelola anggaran maka  lebih baik mundur dari pemerintahan, jangan biarkan pejabat tidak peduli penderitaan rakyat kecil memimpin negeri ini.

Read More