Pasang Disini Iklanmu

PILIH PARTAI BULAN BINTANG YANG PEDULI KESEJAHTERAAN UMAT DAN KEBANGKITAN UMAT ISLAM

PARTAI BULAN BINTANG ANDALAN UMAT DAN BANGSA INDOESIA

Bulan Bintang Partai yang Bersih, Peduli Rakyat Kecil dan Konsisten atas Kejayaan Islam .

CALON PRESIDEN ALTERNATIF ANDALAN PBB DAN INDONESIA

Yusril pada Pemilu 2004 mengajukan calon persiden lalu mundur akibat desakan Amin Rais.

Partai Bulan Bintang Purwojati

PBB PURWOJATI SIAP BANTU KEMENANGAN PBB 2019.

SEMINAR MENGHADAPI MUKTAMAR IV

Seminar Menjelang Muktamar PBB IV.

JANGAN PILIH PARTAI PENGKHIANAT BIKIN RAKYAT SEKARAT

Partai Alternatif Pilihan Rakyat yang paling PAS di Pemilu 2019.

Jumat, 29 Maret 2013

Peraturan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014

18.35    No comments


Peraturan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014

DOWNLOAD DOKUMEN : 

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
 PERMA Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa TUN Pemilu
 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
 Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014
 Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014
 Surat Edaran KPU Tindak Lanjut Putusan MK atas Pengujian Pasal 8 dan Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 (verifikasi partai dan ambang batas)
 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota
 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014
 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
 IFES Indonesia unofficial translation of KPU Reg. Number 8 Year 2012 on Registration, Verification and Establishment v1 2012-01-02 en
 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota
 IFES Indonesia unofficial translation of KPU Reg. Number 7 Year 2012 on The Stages, Programs and Schedul of the 2014 Legislative Elections v1 2012-09-03 en
 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014


sumber : http://www.rumahpemilu.org/

Read More

Putusan Mahkamah Konstitusi

18.34    No comments


PERATURAN

Putusan Mahkamah Konstitusi

DOWNLOAD DOKUMEN : 

 Putusan Perkara 70-PUU-X2012 Pengujian UU No. 29 Tahun 2007 Pasal 51 ayat (1)
 Putusan Perkara Nomor Nomor 52/PUU-X/2012: UU No. 8/2012 Pasal 8, Pasal 17, Pasal 208, Pasal 209
 Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003: UU No. 12/2003 Pasal 60 huruf g
 Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004: UU No. 32/2004 Pasal 57 ayat (1), Pasal 66 ayat (3) huruf e, Pasal 67 ayat (1) huruf e, Pasal 88 ayat (2)
 Putusan Perkara Nomor 005/PUU-III/2005: UU No. 32/2004 Pasal 59 ayat (1)
 Putusan Perkara Nomor 005/PUU-V/2007: UU No. 32/2004 Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3)
 Putusan Perkara Nomor 010/PUU-VI/2008: UU No. 10/2008 Pasal 12 dan Pasal 67
 Putusan Perkara Nomor 017/PUU-VI/2008: UU No. 12/2008 Pasal 58 huruf q
 Putusan Perkara Nomor 022-024/PUU-VI/2008: UU No. 10/2008 Pasal 214
 Putusan Perkara Nomor 004/PUU-VII/2009: UU No. 10/2008 Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g, serta UU No. 12/2008 Pasal 58 huruf f
 Putusan Perkara Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009: UU No. 10/2008 Pasal 205 ayat (4)
 Putusan Perkara Nomor 124/PUU-VII/2009: UU No. 27/2009 Pasal 348 ayat (1) huruf c dan Pasal 403
 Putusan Perkara Nomor 147/PUU-VII/2009: UU No. 32/2004 Pasal 88
 Putusan Perkara Nomor 027/PUU-VIII/2010: UU No. 10/2008 Pasal 218 ayat (3)
 Putusan Perkara Nomor 035/PUU-VIII/2010: UU No. 11/2006 Pasal 256
 Putusan Perkara Nomor 015/PUU-IX/2011: UU No. 2/2011 Pasal 51
 Putusan Perkara Nomor 081/PUU-IX/2011: UU No. 15/2011 Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 109 ayat (5)

sumber : http://www.rumahpemilu.org/

Read More

Peraturan Pelaksanaan Pemilu

17.53    No comments

Read More

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilu

17.52    No comments

Read More

Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Terkait Pemilu

17.47    No comments


PERATURAN

Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Terkait Pemilu

DOWNLOAD DOKUMEN : 

 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-undang Pemilihan Umum (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-Negara No. 29 Tahun 1953)
 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-und
 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang No
 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Ter
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pertai Politik
 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Pertai Politik
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dae
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Da
 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang
 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, D
 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pertai Politik
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sumber :http://www.rumahpemilu.org/

Read More
Langganan: Postingan (Atom)